iskusi Publik Walikota Makassar dan BEM Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45

iskusi Publik Walikota Makassar dan BEM Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar melaksanakan diskusi publik dengan tema “Eksistensi Peran Elit Local di Tengah Arus  Pelaksanaan Demokrasi Langsung” yang menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya, diantaranya Bapak Walikota Makassar (Ir.Moh. Ramdhan Pomanto), Dosen Fak.Hukum Unibos 45 Prof.DR.Abd. Rahman,SH,MH, Dosen HI Unibos 45 Arief Witjaksono,S.Ip,M.A, Aktivis Mahasiswa Sumarling Mate dengan moderator M.Al Jebra Al Iksan R,SH. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Balai Sidang 45 Makassar jam 10 pagi yang juga dihadiri Mahasiswa unibos 45 dan Universitas lainnya, Rabu (7/1).

Diskusi public yang bekerjasama dengan Celebs Tv dan Tribun Timur ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran elit local di dalam pelaksanaan demokrasi langsung di Indonesia khususnya di Makassar melalui berbagai macam perspektif yakni Pemerintah kota, pakar hukum dan akademisi serta para mahasiswa yang berperan sebagai agent of change.

Kepala Badan Kesbangpol, Ahmad Nahsum,  yang mewakili Bapak Walikota Makassar, mengatakan sangat appreciate terhadap kegiatan diskusi public seperti ini. “Memberi pemahaman yang baik mengenai positif dan negatifnya pemilihan secara langsung ataupun tidak langsung pada system Demokrasi Indonesia, pendidikan politik bagi masyarakat yang juga nantinya bersinergi dengan program-program pemerintah selanjutnya yakni melaksanakan kegiatan serupa (seminar, diskusi, workshop),”papar Ahmad Nahsum.

Dalam pemaparannya,  Arief Witjaksono mengatakan demokrasi di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan demokrasi yang sebenarnya dan sesuai dengan harapan masyarakat banyak.

“Berdasarkan teori trias politika merupakan suatu konsep yang dikemukakan oleh salah seorang pakar hukum asal Prancis Montesqiu yang dalam konsepnya mengenai trias politika, dikatakan bahwa harus adanya pemisahan kekuasaan antara yudikatif, legislatif dan eksekutif. Dimana dalam konsep trias politika tersebut ditekankan kepada pemisahan yang tidak terjadi intervensi antara satu dengan yang lain nya.Akan tetapi pada kenyataannya di Indonesia hal tersebut tidak terjadi yang ada pembagian kekuasaan,”jelas Arief.

Diskusi publik bersama mahasiswa ini berlangsung aktif dan cukup panas hingga pada akhir kegiatan dimana setiap pertanyaan dari mahasiswa dapat didiskusikan bersama dengan narasumber dengan baik dan bijak. (humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *